VIVAnews - Pemerintah menegaskan tidak akan berkomitmen terlalu cepat dalam membangun Jembatan Selat Malaka. Menko Perekonomian Hatta Rajasa mengatakan bahwa mandat itu telah disampaikan oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.
Hatta mengatakan, pemerintah pusat memfokuskan pembangunan Jembatan Selat Sunda terlebih dulu. "Kami tidak akan membangun Jembatan Selat Malaka sebelum Jembatan Selat Sunda jadi," kata Hatta di Kantor Menko Perekonomian, Jakarta, Senin 18 Oktober 2010.
Kemarin, Pemerintah Provinsi Riau menyebutkan bahwa pemda akan terus mendorong terhubungnya Indonesia-Malaysia melalui jembatan. Rencananya, jembatan yang dikenal dengan Jembatan Selat Malaka ini memiliki panjang 54 kilometer.
Gubernur Provinsi Riau Rusli Zainal menuturkan, Jembatan Selat Malaka ini akan menghubungkan kota Makeruh (Indonesia) dengan Teluk Gong (Malaysia). "Sudah banyak investor yang tertarik, tetapi pemerintah pusat tampaknya belum merespons," kata Rusli di Kementerian Keuangan, Jumat kemarin.
Rancangan jembatan ini, menurut Gubernur Riau sudah direncanakan secara baik. Bahkan, secara formal dan informal, Pemda Riau juga telah mempresentasikannya ke Pemerintah Malaysia.
"Begitu mendengar rencana ini, mereka justru kini lebih proaktif dibanding kita. Mereka sudah membentuk PT (perusahaan terbatas/perseroan) khusus yang membidangi rencana pembangunan Jembatan Selat Malaka," kata Rusli. Indonesia dalam hal ini, Pemda Riau, justru ketinggalan 'start' dibanding Malaysia.
Menurut Rusli, tidak hanya membentuk perusahaan khusus, Malaysia telah menawarkan rencana jembatan itu kepada investor China. "Mereka bahkan sudah punya konsultan asing," katanya.
Dilihat dari rencana, jembatan yang membelah selat Malaka memiliki panjang 48,63 kilometer. Sementara itu jembatan sekunder yang menghubungkan Dumai dengan Pulau Rupat (Pulau terdepan Indonesia yang langsung berhadapan dengan Malaysia) memiliki panjang delapan kilometer.
"Rencananya Malaysia juga akan mengajak kami mengikuti presentasi ini. Tapi kami belum meresponsnya, karena ada pertimbangan politis, ekonomi, dan sosial ekonomi yang dipertimbangkan pemerintah pusat," ujar Rusli.
Berapa nilai investasi jembatan ini, Pemda Riau sendiri juga belum berani mengestimasikan karena belum ada pra studi kelayakan.
"Kami belum berani terlalu jauh, karena pesan pemerintah pusat Jembatan Selat Sunda yang akan didahulukan," katanya. (hs)
• VIVAnews
Tidak ada komentar:
Posting Komentar