Senin, November 30, 2009

Wewenang Terancam Terpangkas, The Fed Melawan

Wewenang Terancam Terpangkas, The Fed Melawan
MINGGU, 29 NOVEMBER 2009 | 08:41 WIB

WASHINGTON, KOMPAS.com - Rencana House of Representative dan Senat Amerika Serikat (AS) untuk membatasi wewenang pengawasan bank sentral AS atau The Federal Reserve (The Fed) mulai menuai protes Ben S. Bernanke, Chairman The Fed. Jumat (27/11), Bernanke menyatakan bahwa rencana itu akan berdampak negatif bagi stabilitas perekonomian AS. "Beberapa proposal RUU lembaga legislatif yang telah beredar saat ini akan memangkas kapasitas The Fed untuk menjalankan fungsi-fungsinya," ujar Bernanke.

Bernanke adalah bos The Fed yang paling banyak menggunakan wewenangnya sejak peristiwa Great Depression di 1929-1930. Beberapa kali, ia menyatakan bahwa kebijakan The Fed telah berhasil mencegah kehancuran industri finansial AS. Namun, para wakil rakyat AS menyoroti bail out berbagai institusi finansial AS yang menggunakan duit pajak rakyat.

Inilah yang kemudian membuat mereka menyusun proposal aturan untuk memangkas wewenang The Fed. Menurut proposal yang beredar, aturan baru itu nantinya akan membatasi fungsi pengawasan bank sentral AS. Selain itu, The Fed juga tidak bisa lagi menentukan kebijakan bunga dengan independen. Para politikus di Senat maupun House of Representative akan memiliki peran di dalam pembuatan kebijakan bunga.

Pertemuan Komisi Perbankan Senat AS pada 3 Desember nanti, tampaknya, akan mulai membahas proposal aturan ini dengan serius. (Cipta Wahyana/Kontan)


Editor: Edj

Sumber : www.kontan.co.id

http://bisniskeuangan.kompas.com/read/xml/2009/11/29/08413073/wewenang.terancam.terpangkas.the.fed.melawan

Ini Dia Ukuran yang Dipakai BI Menilai Dampak Kasus Bank Century

Ini Dia Ukuran yang Dipakai BI Menilai Dampak Kasus Bank Century
MINGGU, 29 NOVEMBER 2009 | 20:28 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Bank Indonesia (BI) mengungkapkan bahwa penetapan Bank Century dikategorikan sebagai bank gagal yang ditengarai berdampak sistemik sesuai dengan metodologi (alat ukur) yang ditetapkan. BI dalam siaran persnya, Minggu (29/11), menyebutkan alat metodologi BI dalam menilai suatu bank ditengarai berdampak sistemik ada lima aspek.

Kelima aspek dalam menganalisa bank gagal yang ditengarai sistemik yaitu, institusi Keuangan, pasar keuangan, sistem pembayaran, sektor riil, dan psikologi pasar. Dengan menggunakan analisis tersebut, BI menilai bahwa Bank Century mengalami kesulitan likuiditas sejak pertengahan Juli 2008 ditandai dengan telah terjadinya pelanggaran GWM (giro wajib minimum) beberapa kali.

Selain itu, BI juga mengungkapkan bahwa bank tersebut mengalami gagal kliring pada 13 November 2008 karena faktor teknis berupa keterlambatan penyetoran prefund. Kondisi Bank Century telah memicu rumor yang menurunkan kepercayaan masyarakat serta mengganggu kinerja bank-bank lainnya. Walaupun gangguan (shock) di sektor keuangan dan perbankan masih bersifat sporadis, pada saat yang bersamaan terdapat 23 bank dan beberapa BPR yang kondisi likuiditasnya sangat rentan terhadap adanya isu-isu tersebut.

Dengan kondisi ini, BI mengkhawatirkan eskalasi permasalahan menjadi lebih cepat dan berpotensi menjalar ke bank-bank lainnya. BI juga melihat kondisi sistem keuangan dan sektor riil juga dijadikan lat ukur untuk menetapkan Bank Century akan berdampak sistemik.
Dengan kondisi ekonomi dan keuangan global yang terus memburuk, kondisi sistem keuangan domestik terus tertekan, ditandai oleh melemahnya IHSG dan cenderung menurunnya harga SUN (Surat Utang Negara), terdapat potensi terjadinya capital flight (modal keluar) karena tidak adanya sistem penjaminan penuh (full guarantee) di Indonesia.

Selain itu, kondisi neraca pembayaran terus tertekan, cadangan devisa menurun, diikuti oleh meningkatnya "country risk" (resiko negara) Indonesia dan terus melemahnya nilai tukar Rupiah.
Permintaan domestik masih relatif kuat, meskipun telah terdapat tanda-tanda mulai melemah dalam kuartal ketiga 2008 yang diharapkan dapat mengurangi impor, namun peningkatan pembayaran utang luar negeri dalam kuartal keempat 2008 perlu diwaspadai, khususnya terhadap ketersediaan dolar AS dan kestabilan nilai tukar.

Selain itu pelemahan kegiatan ekonomi berpotensi meningkatkan kredit bermasalah.
Kondisi sektor swasta juga memburuk, dimana berbagai informasi menunjukkan bahwa sektor swasta sedang mempertimbangkan berbagai penyesuaian dalam bentuk kenaikan upah buruh, peningkatan biaya produksi dan pemutusan hubungan kerja.

Dengan analisa tersebut, maka dalam Rapat KKSK (Komite Kebikan Sektor Keuangan) menyelamatkan Bank Century pada 20 November 2008.


WAH

Editor: wah

Sumber : ANT

http://bisniskeuangan.kompas.com/read/xml/2009/11/29/2028524/ini.dia.ukuran.yang.dipakai.bi.menilai.dampak.kasus.bank.century

Kasus Dubai, Fase Awal Krisis Baru?

Kasus Dubai, Fase Awal Krisis Baru?
MINGGU, 29 NOVEMBER 2009 | 14:08 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Berita mengejutkan tentang masalah utang Dubai mengangkat ketakutan akan kembalinya hari-hari paling gelap krisis keuangan karena pasar jatuh di seluruh dunia.

Pasar di Asia, Eropa dan Amerika Serikat tersandung karena kekhawatiran utang buruk meningkatkan kekhawatiran baru bagi perekonomian dunia setelah guncangan permintaan Dubai untuk menangguhkan pembayaran kembali pinjaman utamanya.

Investor terguncang, menahan napas pada Jumat (27/11) untuk melihat apakah pengumuman tak terduga dari salah satu Emirat Teluk yang sedang "booming" sekali akan memicu bahaya bagi ekonomi dunia, mirip dengan runtuhnya Lehman Brothers.

Kematian bank investasi AS pada September 2008 mengirimkan gelombang mengejutkan ke seluruh dunia dan menggembar-gemborkan fase awal yang paling menyakitkan krisis keuangan global.

Tetapi analis mengecilkan kekhawatiran tersebut. Menurut mereka permintaan Dubai World, untuk menangguhkan pembayaran utang selama enam bulan, hanya merupakan tanda sebuah akhir untuk pemulihan perekonomian global yang rapuh.

Adarsh Sinha, dari Barclays Capital, mengatakan peristiwa dramatis tahun lalu membuat para pembuat kebijakan lebih siap. "Pertanyaannya adalah apakah ini akan menjadi pengulangan (kuartal keempat 2008) atau menjadi lebih singkat, koreksi lebih ramah," kata Sinha.

Disebutkannya, perbedaan utama antara sekarang dan kemudian adalah bahwa kebijakan otoritas lebih banyak menjaga untuk mencegah peristiwa pasar keuangan dari bangkitnya risiko sistemik. "Masalah-masalah Dubai yang berkaitan dengan runtuhnya pasar properti daripada krisis keuangan baru," kata analis dari Capital Economics dalam sebuah catatannya.

"Meskipun demikian, mereka adalah sebuah peringatan bahwa ekses warisan utang berat ekonomi masa lalu akan berlama-lama selama bertahun-tahun yang akan datang," kata mereka.

Analis lainnya mengecilkan prospek gelombang mengejutkan itu menyebar keluar dari Dubai. John Sfakianakis, dari Calyon, mengatakan investor internasional memiliki "kepercayaan asli" di kawasan. "Kualitas kredit hanya merosot tidak menjadi masalah di Arab Saudi, Abu Dhabi dan Qatar dan kami berharap bahwa dalam jangka pendek, investor akan tenang," katanya.

Namun masih ada banyak kekhawatiran, tentang eksposure bank-bank besar internasional, khususnya di Inggris, ke keuangan bermasalah Dubai. Eksposur langsung bank-bank Eropa ke Dubai, menurut Credit Suisse, terbatas hanya 13 miliar dollar AS (8,7 miliar euro).

Tapi Luis Costa dari Commerzbank mengatakan guncangan dapat menyebabkan bank untuk memikirkan kembali investasi mereka, memproyeksikan "yang berpotensi sistemik memukul aliran modal global ke emerging market."

Namun demikian, Kit Juckes, kepala ekonom dari ECU, melihat bahaya kecil dalam jatuhnya pasar menyusul berita dari Dubai. "Saya melihat Dubai lebih sebagai katalis untuk posisi pasar yang harus diambil dari bursa saham yang terlalu panas (overheated), daripada sebagai momen yang menentukan dalam kecenderungan tahun ini," katanya.

"Dubai adalah satu bubble (gelembung) yang mati. Di tempat lain begitu banyak konstruksi berlebihan," tambah Juckes.

Sementara PM Inggris Gordon Brown, mengakui meski kegagalan utang di Dubai menjadi problem, namun perekonomian dunia akan cukup kuat untuk mengatasinya. "Pandangan saya, sistem keuangan dunia lebih kuat sekarang dan dapat mengatasi problem yang timbul," kata Brown kepada wartawan saat kunjungan ke pertemuan puncak para pemimpin negara-negara Persemakmuran.

"Sementara hal ini merupakan langkah mundur, saya pikir ini bukan dalam skala problem seperti yang lalu. Saya pikir pemulihan dunia telah bergantung pada aksi moneter dan stimulus fiskal."

Ia mengatakan dirinya telah berbicara dengan para tokoh di Dubai awal pekan ini dan mereka masih berharap bisa melanjutkan proyek infrastruktur di Inggris. "Sebagai contoh, proyek Dubai untuk pembangunan pelabuhan-pelabuhan di Inggris, mereka tetap ingin secara penuh melanjutkannya," kata Brown.


Editor: Edj

Sumber : ANT, AFP

http://bisniskeuangan.kompas.com/read/xml/2009/11/29/14084043/kasus.dubai.fase.awal.krisis.baru

Menara Gading Dubai Itu Goyah

Menara Gading Dubai Itu Goyah
MINGGU, 29 NOVEMBER 2009 | 09:08 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com — Dubai mengguncang dunia. Pemerintah keemiratan terbesar kedua di Uni Emirat Arab (UEA) itu, Kamis (26/11) dini hari WIB, mengajukan permohonan penundaan pembayaran untuk seluruh utang Dubai World dan afiliasinya.

Dubai World, semacam BUMN milik keemiratan Dubai, memang memiliki tumpukan utang hingga 59 miliar dollar AS. Rontoknya pasar properti di kawasan Timur Tengah akibat krisis global menjadi alasan Dubai mengajukan statusstandstill bagi seluruh utang Dubai World dan anak perusahaannya hingga 30 Mei 2010. Utang yang menjadi pemicu standstill itu adalah obligasi milik Nakheel PJSC, anak usaha Dubai World yang bergerak di sektor properti. Nakheel seharusnya melunasi obligasi senilai 3,52 miliar dollar AS pada 14 Desember 2009.

Gejala sakitnya Dubai sebetulnya sudah terbaca sejak tahun lalu. Deutsche Bank sempat menghitung, harga properti di Dubai itu merosot hingga 50 persen tahun lalu gara-gara krisis global. Harga properti yang terjun bebas sangat menohok karena Dubai World berinvestasi besar-besaran di properti. Maklumlah, keemiratan yang dipimpin Sheik Mohammed bin Rashid Al Maktoum itu berambisi menjadi pusat pariwisata dan bisnis di kawasan Timur Tengah.

Dubai, melalui Dubai World dan anak-anak perusahaannya, mengandalkan utang untuk membangun berbagai proyek menara gading. Dalam waktu hanya empat tahun, Dubai mencetak utang sebesar 80 miliar dollar AS. Utang senilai 59 miliar dollar AS berada di buku Dubai World. Awal tahun ini, Dubai yang tersengal-sengal mendapat pinjaman dari bank sentral Abu Dhabi senilai 10 miliar dollar AS. Sheikh Mohammed langsung turun melobi emir penguasa Abu Dhabi.

Di Indonesia, Dubai World juga memiliki bisnis properti melalui anaknya, Limitless. Perusahaan ini merupakan mitra utama PT Bakrie Development Tbk (ELTY) di proyek Rasuna Epicentrum. (Thomas Hadiwinata/Kontan)

Editor: Edj

Sumber : www.kontan.co.id

http://bisniskeuangan.kompas.com/read/xml/2009/11/29/09083017/Menara.Gading.Dubai.Itu.Goyah

Minggu, November 29, 2009

UAE to back banks amid Dubai meltdown

UAE to back banks amid Dubai meltdown


UAE banks given additional liquidityAFP/File – A foreign labourer pictured at the construction site of Dubai's Business Bay on November 27. The …
RELATED QUOTES
^DJI10,309.92-154.48
^GSPC1,091.49-19.14
^IXIC2,138.44-37.61

DUBAI, United Arab Emirates – The United Arab Emirates' central bank said Sunday it would offer additional liquidity to banks, signaling a push by the federal government to reassure investors worried about the country's banking sector and its exposure to Dubai's crushing debt.

Global equity markets were set to reopen Monday, and investors are worried about a routing similar to that seen last week after Dubai's chief engine for growth, Dubai World, announced it wanted more time to pay some of its roughly $60 billion in debts.

The UAE's official WAM news agency said the central bank issued a notice to Emirati banks and foreign banks with branches in the country saying it would make available "a special additional liquidity facility linked to their current accounts at the central bank." The statement said the facility can be drawn upon at a rate of 50 basis points — half a percent — above the three-month Emirates interbank offered rate.

International investors reacted with shock and outrage at Dubai World's announcement Wednesday that, as part of its restructuring effort, it would ask creditors to delay repayment of its debt and that of its real estate arm, Nakheel, until at least May. Nakheel has a $3.5 billion bond coming due in December.

The company's roughly $60 billion in debt makes up the brunt of the at least $80 billion Dubai owes as a result of a meteoric decade-long growth boom that saw the tiny city-state transformed into a Middle Eastern Las Vegas, New York and Los Angeles all wrapped into one. Dubai World was a key driver of that growth, with interests ranging from ports to real estate.

In the days since the announcement, Dubai officials have gone to neighboring Abu Dhabi, the oil-rich home to the federal government for a series of meetings. Some analysts have speculated that the timing of Dubai World's announcement — on the eve of a three-day Islamic holiday — caught even Abu Dhabi's rulers by surprise, putting them under pressure to act decisively in a bid to shore up confidence in the country's banks.

Emirati banks are believed to be shouldering a large chunk of Dubai's debts, and international ratings agencies have either downgraded the ratings of some of the country's banks — or at least placed them on review for further downgrades — citing exposure to Dubai World's debt.

The central bank's statement was also aimed mitigating any negative fallout on the country as a whole, with concerns that Abu Dhabi would be branded with the same iron of pessimism and skepticism that Dubai will likely endure for years to come.

The UAE's banking system is "more sound and liquid than a year ago," the bank said.

Dubai World's call for more time is seen by many analysts as a classic case of over-extension — a tale of a city-state whose dreams for development propelled it to stardom with its indoor ski-slopes, man-made islands and world's tallest tower.

But that dream was built on borrowed time and money, and as the global recession hammered Dubai, driving property prices down by 50 percent in a year, forcing layoffs and project delays and cancellations, the emirate no longer had access to the easy credit on which it had pinned its growth.

It simply couldn't pay.

At the beginning of the year, it launched a $20 billion bond program, of which $10 billion was snapped up by the UAE's central bank. The same day Dubai World issued its murky statement about a debt-extension, the emirate's government said a new $5 billion bond issuance had been bought up by two banks majority owned by Abu Dhabi.

While the Dubai World statement made clear that the bonds were not linked to its debt woes, it was obvious that the emirate had little recourse but to turn to Abu Dhabi, whose more conservative growth was fueled by the same oil that Dubai lacks.

Dubai's debt saga is not new.

It's been obvious for some time that the emirate owes more money than it can repay. But what remained unclear was the overall extent of the debt load and what officials were doing to avert a panic at a time when the world was in the nascent stages of emerging from its worst recession in over six decades.

UAE newspaper Al-Itihad on Sunday quoted an unidentified Dubai World official as saying the conglomerate, over the past few months, "totally rejected the idea of selling some of its good investment and real estate assets at low prices."

The official said that any asset sale needed to be in a "commercially fair manner in order to achieve (Dubai World's) long-term strategic objectives, away from ... economic pressures."

___

El-Tablawy reported from Cairo.

http://news.yahoo.com/s/ap/20091129/ap_on_bi_ge/ml_dubai_meltdown;_ylt=Au3rhwFaM0_GumL_9Mw1h_NvaA8F;_ylu=X3oDMTJpOWM2MmlxBGFzc2V0A2FwLzIwMDkxMTI5L21sX2R1YmFpX21lbHRkb3duBGNwb3MDMgRwb3MDNQRzZWMDeW5fdG9wX3N0b3J5BHNsawNyZXBvcnRpbmRlYnQ-

Obama administration closely monitoring Dubai debt outlook

Obama administration closely monitoring Dubai debt outlook


WASHINGTON — The Obama administration said Friday that it was monitoring developments in a looming debt default by the Persian Gulfemirate of Dubai , whose efforts to fend off creditors sent stocks skidding in the United States and around the globe amid fears of new bank losses.

The Dow Jones Industrial Average opened down by more than 200 points during Friday's abbreviated session, recovering slightly later in the day as analyst reports suggested that U.S. banks had little exposure to Dubai , one of seven sheikdoms that compose the United Arab Emirates .

Around the world, fears focused on the danger that a massive debt default by Dubai could trigger similar defaults elsewhere. Such defaults in Mexico , Russia and Argentina over the past two decades proved contagious.

" The Treasury Department is monitoring the situation," said a White House official, who spoke only on the condition of anonymity because she wasn't authorized to talk about the issue for publication.

The Obama administration and U.S. financial analysts aren't greatly worried about exposure to Dubai ;Citibank is the only U.S. financial firm that has any significant exposure. Citibank, which is still living on taxpayer support, has about $5.8 billion in loans, deposits or assets tied up in Dubai , according to Barclays Capital , a global investment firm based in Britain .

Citi's activities in Dubai pale in comparison with those of two London -based international banks, HSBC , with $28.5 billion , and Standard Chartered , with $19.3 billion .

Middle Eastern banks have the greatest exposure to Dubai , and foreign banks, mostly European, account for about $90 billion , or 22 percent, of the $413 billion in banking assets in Dubai .

A small geographic area but one with enormous oil wealth, Dubai became a global magnet for investment in recent years as oil prices soared. It pumped money into creating a list of "biggests." Dubai has boasted that it's created or is creating the world's tallest building and the world's biggest shopping zone, theme park, airport, artificial islands and horse track.

This massive construction wave created soaring profits for global cement and steel makers, but led to enormous debts. With oil prices down to about half their July 2008 peak of $147 a barrel, and the U.S. and global economies struggling to return to growth, Dubai's debt load caught up with it.

The trigger for the global financial turmoil was the announcement Wednesday by state-owned Dubai Worldthat it had asked creditors to accept a standstill on payments until May.

The U.S. stock market was closed for Thanksgiving on Thursday, but stocks elsewhere skidded sharply. By the time the New York Stock Exchange reopened Friday morning, Japan's Nikkei had closed down 3.2 percent on Friday and Hong Kong's Hang Seng was down 4.8 percent.

The Dow closed off 154.48 points Friday to 10,309.92 on fears that Dubai's problems could spread. The S&P 500 closed down 19.14 points to 1091.49 and the Nasdaq finished off 37.61 points to 2138.44.

http://news.yahoo.com/s/mcclatchy/20091127/wl_mcclatchy/3366122;_ylt=AvDL9YBdwJYoOXSTzcRqzQBvaA8F;_ylu=X3oDMTJrbGFtdG1tBGFzc2V0A21jY2xhdGNoeS8yMDA5MTEyNy8zMzY2MTIyBHBvcwMzMwRzZWMDeW5fYXJ0aWNsZV9zdW1tYXJ5X2xpc3QEc2xrA29iYW1hYWRtaW5pcw--

Kamis, November 26, 2009

Dolar Melemah, Saham di Asia pun Merosot

Dolar Melemah, Saham di Asia pun Merosot
Nilai ekspor para perusahaan Asia, yang dihitung dalam mata uang dolar, ikut terperosok
KAMIS, 26 NOVEMBER 2009, 14:57 WIB
Renne R.A Kawilarang, Harriska Farida Adiati
Kegelisahan para pialang di bursa saham Tokyo (AP Photo/Katsumi Kasahara)

VIVAnews - Indeks harga saham di sejumlah bursa utama Asia ditutup melemah di akhir perdagangan Rabu sore, 25 November 2009. Sejumlah laporan menggembirakan dari Amerika Serikat (AS) gagal membangkitkan sentimen investor Asia.


Indeks Nikkei 225 (Jepang) turun 58,40 poin (0,6 persen) menjadi 9.383,24 dan indeks Hang Seng (Hong Kong) jatuh 242,19 poin (1,1 persen) menjadi 22.369,61. Di China, indeks acuan Shanghai jatuh 68,81 poin (2,1 persen) menjadi 3.222,25. Penurunan juga terjadi di bursa Australia, Singapura, dan Taiwan.

Nilai tukar dolar terhadap yen mencapai rekor terendah dalam 14 tahun terakhir. Sedangkan harga emas mencapai rekor tertinggi US$1.196,8 per ons karena investor semakin menggunakan komoditas sebagai penahan dari nilai dolar yang melemah.

Kekhawatiran terhadap melemahnya dolar akan terus berlangsung menyusul indikasi bahwa AS tampaknya tidak terlalu mencemaskan penurunan nilai mata uangnya dan akan menjaga tingkat suku bunga tetap berada pada level rendah selama beberapa waktu.

Faktor tersebut membuat dolar merosot menjadi 86,27 yen per dolar yang merupakan level terendah sejak Juli 1995. Mata uang Jepang yang menguat itu kemudian berdampak pada penurunan saham-saham perusahaan eksportir seperti Toyota dan Canon yang profit dan penjualan mereka terpukul oleh penguatan yen.

Penurunan dolar memang merupakan pukulan bagi perusahaan di Asia yang mengandalkan sebagian besar pendapatan mereka dari hasil ekspor. Nilai ekspor mereka, yang dihitung dalam mata uang dolar, justru ikut terperosok. (AP)

• VIVAnews

Selasa, November 24, 2009

5 Poin Audit Investigasi Bailout Century

Senin, 23/11/2009 12:36 WIB
5 Poin Audit Investigasi Bailout Century Rp 6,7 Triliun
Herdaru Purnomo - detikFinance



Jakarta
- Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menyampaikan hasil audit investigasi atas dana bailoutBank Century senilai Rp 6,7 triliun. Tidak banyak yang berubah dari hasil audit akhir ini dibandingkan dengan hasil audit interim sebelumnya.

Demikian terungkap dari hasil audit investigasi BPK atasbailout Bank Century yang disampaikan ke DPR, Senin (23/11/2009).

Menurut Ketua BPK Hadi Purnomo, hasil audit investigasi Bank Century itu setidaknya mencakup 5 hal yakni:

I. Mengenai proses merger dan pengawasan Bank Century oleh BI.

1. Dalam proses akuisisi dan merger Bank Danpac, Bank CIC dan Bank Pikko menjadi Bank Century, BI bersikap tidak tegas dan tidak prudent dalam menerapkan aturan dan persyaratan yang ditetapkannya sendiri.

2. BI tidak bertindak tegas dalam pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan Bank Century selama 2005 sampai 2008. Seperti BI tidak menempatkan Bank Century sebagai bank dalam pengawasan khusus meskipun CAR bank Century telah negatif 132,5%. BI memberikan keringanan sanksi denda atas pelanggaran posisi devisa netto atau PDN sebesar 50% atau Rp 11 miliar dan BI tidak mengenakan sanksi pidana atas pelanggaran BMPK.

II. Pemberian FPJP (Fasilitas Pendanaan Jangka Pendek)

BI patut diduga melakukan perubahan persyarakatan CAR dalam PBI agar Bank Century bisa mendapatkan FPJP. Pada saat pemberian FPJP, CAR Bank Century negatif 3,53%. Hal ini melanggar ketentuan PBI nomor 10/30/PBI/2008.

Selain itu, nilai jaminan FPJP yang diperjanjikan hanya sebesar 83% sehingga melanggar ketentuan PBI no 10/30/PBI/2008 yang menyatakan bahwa jaminan dalam bentuk aset kredit minimal 150% dari plafon FPJP.

III. Penetapan Century sebagai bank gagal berdampak sistemik dan penanganannya oleh LPS

1. A. BI tidak memberika informasi sepenuhnya, lengkap dan mutakhir pada saat menyampaikan bank Century sebagai bank gagal yang ditengarai berdampak sistemik kepada KSSK (Komite Stabilitas Sektor Keuangan). Informasi yang tidak utuh tersebut terkait PPAP atas SSP (surat-surat berharga), SSB valas yang mengakibatkan penurunan ekuitas yang menurunkan CAR dan meningkatkan biaya penanganan. BI baru menerapkan secara tegas ketentuan PPAP atas aktiva-aktiva produktif setelah Bank Century diserahkan penanganannya kepada LPS, sehingga terjadi peningkatan biaya penanganan Bank Century dari yang semula diperkirakan sebesar Rp 632 miliar menjadi Rp 6,7 triliun.

1.B. BI dan KSSK tidak memiliki kriteria yang terukur dalam menetapkan dampak sistemik Bank Century tetapi penetapannya lebih pada judgement . Proses pengambilan keputusan tersebut tidak dilakukan berdasarkan data kondisi bank yang lengkap dan mutakhir serta tidak berdasarkan pada kriteria yang terukur. KSSK menetapkan Bank Century sebagai bank gagal, berdampak sistemik serta menetapkan penanganannya kepada LPS dengan mengacu pada Perpu No. 4 tahun 2008.

2. Dari semua ketentuan yang ada menunjukkan bahwa pada saat penyerahan Bank Century dari komite koordinasi kepada LPS tanggal 21 November 2008 itu kelembaggan komite koordinasi yang beranggotakan Menkeu sebagai ketua, Gubernur BI sebagai anggota dan Ketua Dewan Komisioner LPS sebagai anggota belum pernah dibentuk berdasarkan UU.

III.A. Keputusan KSSK tentang penetapan Bank Century sebagai bank gagal dan berdampak sistemik tanpa menyebutkan biaya penanganan yang harus dikeluarkan oleh LPS. Sampai saat ini, LPS belum secara resmi menetapkan perhitungan perkiraan biaya penanganan perkara. Hal tersebut melanggar ketentuan peraturan LPS no 5/PLPS/2006 pasal 6 ayat 1 yang menyatakan bahwa LPS menghitung dan menetapkan perkiraan biaya penanganan gagal berdampak sistemik.

3.B. Penyaluran PMS (penyerrtaan modal sementara) sebesar Rp 6,7 triliun dilakukan melalui 4 tahap. Keempat tahap tersebut tambahan PMS yang tahap II sebesar Rp 2,2 triliun tidak dibahas dengan Komite Koordinasi. Hal ini bertentangan dengan pasal 33 PLPS. Dimana intinya, selama bank gagal sistemik dalam penanganan LPS, maka LPS harus meminta komite koordinasi untuk membahas permasalahan bank serta langkah-langkah yang diambil kepada komite koordinasi.

PMS tahap II yang sebesar RP 2,2 triliun tersebut disalurkan untuk memenuhi kebutuhan likuiditas dengan permintaan dari manajemen Bank Century. Padahal ketentuan dalam PLPS nomor 5 tidak memungkinkan LPS untuk memberikan bantuan dalam rangka memenuhi kebutuhan likuiditas. Kemudian LPS melakukan perubahan ketentuan dari PLPS no 5 dengna PLPS no 3 tahun 2008 tanggal 5 Desember 2008 dimana LPS dapat memenuhi kebutuhan likuiditas bank gagal sistemik. Dan pada tanggal yang sama, Dewan Komisioner LPS memutuskan untuk menambah biaya penanganan Bank Century untuk memenuhi likuiditas sebesar Rp 2,2 triliun.

Demikian patut diduga bahwa perubahan PLPS merupakan rekayasa yang dilakukan agar Bank Century dapat memperoleh tambahan PMS.

3.C. Berdasarkan dokumen notulensi rapat paripurna DPR tanggal 18 Desember 2008, penjelasan Ketua DPR periode 2004-2009, surat Ketua DPR RI kepada Ketua BPK pada tanggal 1 September 2009 perihal permintaan audit investigasi dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu terhadap Bank CEntury serta berdasarkan laporan Komisi XI DPR mengenai pembahasan laporan kemajuan pemeriksaan investigasi kasus Bank Century dalam rapat paripurna DPR tanggal 30 September 2009, DPR menyatakan bahwa Perpu No 4 tahun 2008 tentang JPSK ditolak oleh DPR. Penyertaan Modal Sementara kepada Bank Century sebesar Rp 6,7 triliun, dari jumlah tersebut diantaranya sebesar Rp 2,8 triliun disalurkan setelah tanggal 18 Desember 2008. Sebagian PMS tahap II sebesar Rp 1,1 triliun, PMS tahap III sebesar Rp 1,15 triliun dan PMS tahap IV sebesar Rp 630,2 miliar, BPK berpendapat bahwa penyaluran dana PMS kepada Bank Century setelah tanggal 18 Desember 2008 tidak memiliki dasar hukum.

IV. Penggunaan Dana FPJP dan PMS

1. Penarikan dana dari pihak terkait dalam periode Bank Century ditempatkan dalam pengawasan khusus yakni pada 6 November 2008 sampai 11 Agustus 2009 sebesar ekuivalen Rp 938,65 miliar melanggar ketentuan PBI no 6 /9/PBI 2004 tentang tindak lanjut pengawasan dan penetapan status bank sebagaimana diubah dengan PBI no 7/38/PBI/2005 yang menyatakan bahwa bank berstatus dalam pengawasan khusus dilarang melakukan transaksi dengan pihak terkait dan atau pihak-pihak lain yang ditetapkan BI kecuali telah memperoleh eprsetujuan BI.

2. Bank Century telah mengalami kerugian karena mengganti deposito milik salah satu nasabah Bank Century yang dipinjamkan atau digelapkan sebesar US$ 18 juta dengan dana yang berasal dari PMS. Selain itu, pemecahan deposito nasabah tersebut menjadi 247 Negotiable Certificate Deposit (NCD) dengan nilai nominal masing-masing Rp 2 miliar dilakukan untuk mengantisipasi jika Bank Century ditutup maka deposito nasabah tersebut termasuk deposito yang dijamin oleh LPS.

V. Praktik-praktik tidak sehat dan pelanggaran-pelanggaran ketentuan oleh pengurus bank, pemegang saham dan pihak-pihak terkait dalam pengelolaan Bank Century yang merugikan Bank Century.

Dalam penanganan Bank Century, LPS telah mengeluarkan biaya penanganan untuk penyertaan modal sementara sebesar Rp 6,7 triliun yang digunakan untuk menutupi kerugian Bank Century. Dari jumlah tersebut sebesar RP 5,86 triliun merupakan kerugian Bank Century akibat adanya praktik-praktik tidak sehat dan pelanggaran-pelanggaran ketentuan yang dilakukan oleh pengurus bank, pemegang saham maupun pihak terkait Bank Century.

Karena Bank Century ditetapkan sebagai bank gagal, dan penanganannya dilakukan oleh LPS, maka kerugian itu harus ditutup melalui penyertaan modal sementara oleh LPS yang merupakan bagian dari keuangan negara. Permasalah-permasalahan yang timbul adalah permasalahan surat-surat berharga dan transaksi-transaksi pada Bank Century yang mengakibatkan kerugian Bank Century. Kemudian praktek-praktek perbankan yang tidak sehat yang dilakukan oleh pemegang saham, pengurus dan pihak terkait lainnya diduga melanggar pasal 8 ayat 1, pasal 49 ayat 1 dan pasal 50 serta pasal 50 a UU No 10 tahun 1998 tentang perubahan atas UU No 7 tahun 1992 tentang perbankan telah merugikan Bank Century sekurang-kurangnya sebesar Rp 6,32 triliun yang pada akhirnya kerugian tersebut ditutup dengan dana PMS dari LPS.

"Kami memastikan bahwa tidak ada satupun pihak baik secara kelembagaan maupun idividu yang mencoba atau berupaya mempengaruhi apalagi mengintervensi BPK dalam menjalankan penugasan ini," pungkas Hadi. (qom/dnl)