Protes di London menentang pemotongan
BBCIndonesia.com - detikNews
Protes diikuti para anggota serikat pekerja pegawai negeri dan aktivis buruh
Belasan ribu melancarkan aksi protes di London, menentang langkah pemerintah Inggris untuk memangkas anggaran belanja negara sebesar 25 persen guna menutupi defisit atau hutang negara yang mencapai 170 miliar poundsterling.
Para pengunjuk rasa turun ke jalan beberapa jam setelah Menteri Keuangan George Osborne menyampaikan pidato anggaran dalam sidang paripurna parlemen Inggris.
Pemerintah bermaksud mengurangi anggaran sebesar 80 miliar poundsterling dalam jangka empat tahun mendatang.
Dalam penjelasan kepada sidang parlemen sebelum pidato Osborne, PM David Cameron mengatakan penghematan belanja itu perlu dilakukan untuk mencegah Inggris terjerumus ke dalam krisis besar.
Dia mengatakan, pemerintah mewarisi kondisi keuangan yang sangat buruk dari pemerintah Partai Buruh, yang terakhir dipimpin oleh Gordon Brown.
TIDAK TERIMA
Menolak rencana pemerintah koalisi Konservatif- Lib Dem
Tindakan penghematan besar itu menyebabkan pemerintah harus memberhentikan hampir setengah juta pegawai negeri dalam 3-4 tahun mendatang.
Kebijakan ini tampaknya tidak akan terlaksana dengan mulus. Sebagian besar pegawai negeri yang terancam PHK tidak dapat menerima langkah pemerintah itu.
Seorang pegawai negeri mengatakan, "Sebagaimana kita semua yakin, krisis ini disebabkan oleh krisis perbankan, bukan sektor publik.
"Sektor publik tidak ada hubungannya dengan kriris, dan bukan mereka yang harus menjadi korban," katanya lagi.
Seorang pengacara yang sehari-hari bekerja memberikan bantuan hukum kepada warga dalam kasus-kasus yang terkait dengan hak untuk mendapatkan perumahan dan hak untuk mendapatkan pekerjaan, mengatakan pengurangan belanja skala besar yang akan dilakukan pemerintah akan membuat banyak pengacara yang akan kehilangan pekerjaan.
"Pemotongan 25 persen anggaran bantuan hukum akan berarti sebagian besar kantor-kantor bantuan hukum atau para pengacara yang menangani perkara-perkara perumahan, hak untuk bekerja, dsb, tidak akan bisa beroperasi.
"Selain itu, pemotongan anggaran belanja akan membuat masyarakat tidak bisa mendapatkan keadilan," kata Angus King, seorang pengacara di London selatan kepada BBC Indonesia.
(bbc/bbc)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar