Senin, Maret 28, 2011

Pembatasan Premium Dicurigai Untuk Bantu SPBU Asing

Jumat, 25/03/2011 12:01 WIB
Pembatasan Premium Dicurigai Untuk Bantu SPBU Asing
Akhmad Nurismarsyah - detikFinance

Foto: dok.detikFinance
Jakarta - Rencana pemerintah untuk melakukan pembatasan konsumsi BBM subsidi terus mendapat kritikan. Kebijakan ini dituding sebagai langkah menolong SPBU asing yang sepi pelanggan.

Demikian disampaikan oleh Kurtubi, selaku pengamat perminyakan yang juga pengajar Pascasarjana FEUI dalam diskusi energi yang diadakan di ruang FPPP DPR RI, Jakarta (25/3/2011).

"Kebijakan ini juga berpotensi dicurigai untuk menolong Pompa Bensin Asing yang selama ini masih sepi pelanggan, karena kemungkinan Pompa Asing (SPBU) akan memperoleh luapan pelanggan baru yang berasal dari mantan pengguna premium," tambah Kurtubi.

Kurtubi mengatakan, pemerintah diminta cepat mencari cara untuk bisa menahan laju kenaikan anggaran subsidi BBM yang terus 'bobol'. Kebijakan pembatasan konsumsi BBM subsidi tak akan bisa menekan anggaran subsidi.

Menurut Kurtubi, volume konsumsi premium yang dibutuhkan masyarakat akan terus meningkat sejalan dengan peningkatan pertumbuhan ekonomi dan jumlah penduduk.

"Selain itu, akan ada gelombang migrasi pemakai pertamax yang pindah ke premium, mengingat disparitas harganya terus melebar," lanjut Kurtubi.

Kurtubi menilai, sejauh ini, kebijakan yang ingin pemerintah lakukan dengan membuat kebijakan pengaturan atau pembatasan subsidi BBM dinilai salah.

"Kebijakan tersebut menggiring rakyat untuk pindah dari minyak ke minyak. Padahal seharusnya yang benar adalah buat kebijakan untuk pindah dari minyak ke non-minyak (BBG)," ujar Kurtubi.

Selain itu, dirinya menilai kebijakan pembatasan BBM subsidi tersebut akan menjadi sulit menjaga dan mengawasi penyelewengan penggunaan BBM subsidi. Mengingat kendaraan berpelat kuning dan sepeda motor berjumlah sangat banyak (60 juta), perlu dijaga mana yang tidak menjual kembali premiumnya.

"Ini juga sama seperti menaikkan harga BBM, yang dirasa masih sangat tinggi bagi masyarakat pemilik kendaraan pelat hitam kalangan menengah ke bawah," katanya.

(nrs/dnl)

Tidak ada komentar:

Posting Komentar