Rabu, Maret 30, 2011

Ekonomi Lesu, Obama Ingin Tunda Kenaikan Gaji

Ekonomi Lesu, Obama Ingin Tunda Kenaikan Gaji
Penangguhan kenaikan gaji selama dua tahun akan menghemat anggaran pemerintah AS.
SELASA, 30 NOVEMBER 2010, 10:01 WIB
Renne R.A Kawilarang

VIVAnews - Presiden Amerika Serikat (AS), Barack Obama, menyerukan penangguhan kenaikan gaji untuk pegawai pemerintah pusat (federal). Penundaan itu diusulkan selama dua tahun.

Menurut laman stasiun televisi CNN, Senin malam waktu setempat, gagasan itu harus mendapat persetujuan Kongres. Bila disetujui, kebijakan itu akan berdampak pada dua juta pegawai federal pada 2011 dan 2012. Gagasan itu dilontarkan pemerintah untuk mengatasi defisit anggaran yang terus membesar.

Menurut perhitungan pemerintah, penangguhan kenaikan gaji selama dua tahun akan menghemat anggaran pemerintah sebesar US$2 miliar untuk sisa tahun fiskal 2011 dan US$28 miliar untuk lima tahun ke depan. Namun jumlah itu sangat sedikit ketimbang defisit anggaran tahunan yang diderita AS sebesar US$1,3 triliun.

Kebijakan ini tidak akan berlaku bagi personel militer, melainkan berdampak pada semua pegawai pemerintah federal, termasuk mereka yang bekerja di Departemen Pertahanan.

"Kenyataan yang pahit dalam upaya mengendalikan defisit anggaran adalah perlunya sejumlah pengorbanan. Dan pengorbanan itu harus dibagi rata oleh para pegawai pemerintah federal," kata Obama.

Menurut laman harian The Wall Street Journal, bila disetujui Kongres, kebijakan itu jelas meresahkan para pegawai federal. "Saya tidak pernah mengira bahwa pemerintah ini akan mengatasi masalah dengan memotong pendapatan," kata John Gage, ketua Federasi Pegawai Pemerintah AS (AFL-cio), yang beranggotakan sekitar 600.000 pegawai federal.

Terlepas dari gagasan pemerintah itu, para pegawai rencananya bakal menikmati kenaikan gaji 1,4 persen pada 2011. Namun, pendapatan bersih banyak pegawai sipil akan turun seiring naiknya premi asuransi kesehatan, rata-rata sebesar 7,2 persen.

Proposal penangguhan kenaikan gaji ini tidak berlaku bagi Kongres, yang menetapkan standar sendiri bagi para wakil rakyat dan pegawai. (umi)

• VIVAnews

Tidak ada komentar:

Posting Komentar