Senin, Februari 08, 2010

Depkominfo Khawatir 6 Dampak Perobohan BTS

Minggu, 07/02/2010 13:25 WIB

Depkominfo Khawatir 6 Dampak Perobohan BTS
Fino Yurio Kristo - detikinet

Ilustrasi (ist)

Jakarta - Pemerintah kabupaten Badung di Bali kembali beraksi merubuhkan sejumlah menara telekomunikasi yang ada di wilayah kekuasaannya.

Menanggapi aksi itu, Departemen Informasi dan Komunikasi (Depkominfo) dalam website resminya menyatakan akan melayangkan surat resmi ke Kementerian Dalam Negeri untuk meminta pemerintah Badung menghentikan pembongkaran.

Alasan perobohan karena tak memiliki Izin Mendirikan Bangunan (IMB) berdasarkan Perda Provinsi Tingkat I Nomor 4/PD/DPRD/1974. Padahal perda itu tidak mengatur tentang kewajiban memiliki IMB dalam pendirian menara telekomunikasi.

Surat ini adalah surat resmi kedua yang dikirim Menteri Kominfo. Namun pengiriman kali ini substansinya jauh lebih serius dengan penanganan khusus, karena selain Komisi 1 DPR-RI dalam rapat dengan Kementerian Kominfo tanggal 1 Pebruari 2010 telah mendesak untuk segera mencegah perobohan sepihak itu, juga karena jika dibiarkan bisa berdampak:

1. Dikhawatirkan diikuti sejumlah daerah lain tanpa mengindahkan Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Pekerjaan Umum, Menteri Kominfo dan Kepala BKPM tentang Pedoman Pembangunan dan Penggunaan Bersama Menara Telekomunikasi No. 18 Tahun 2009, No. 07/PRT/M/2009, No. 19/PER/M.KOMINFO/3/2009 dan No. 3/P/2009.

2. Dikhawatirkan mengganggu pelayanan telekomunikasi di Kabupaten Badung dan sekitarnya.

3. Kemungkinan merebaknya di beberapa titik tertentu yang semula ada sinyal layanan telekomunikasinya namun secara tiba-tiba tidak terjangkau layanannya akan berpotensi menimbulkan class action dari masyarakat.

4. Dikhawatirkan akan mengganggu pelayanan publik di daerah tersebut.

5 Dikhawatirkan akan mengganggu kenyamanan layanan pariwisata, khususnya wisatawan asing yang datang ke daerah Badung.

6.Dikhawatirkan akan mengganggu koordinasi aparat keamanan dalam menjaga stabilitas keamanan di Bali dan khususnya Kabupaten Badung dari kemungkinan ancaman pihak-pihak tertentu yang akan melakukan aksi gangguan keamanan pada saat aparat keamanan saling berkomunikasi menggunakan layanan seluler dan Fixed Wireless Access. ( fyk / fyk )

Tidak ada komentar:

Posting Komentar