Laporan dari AS
RI Minta Peningkatan Pengawasan Nuklir Mandiri
Nograhany Widhi K - detikNews
Jakarta - Prakarsa global atas mekanisme pencegahan dan pengawasan bahan baku nuklir agar tidak disalahgunakan memang belum terbentuk. Indonesia meminta para negara di dunia meningkatkan kemampuan pengawasan mandiri terhadap bahan bahan baku nuklir yang dimilikinya. Negara maju diminta membantu teknologi meningkatkan kemampuan pengawasan itu.
"Kami sampaikan tentu kita memperkuat pelaksanaan secara konsisten dari 3 pilar dari Non Proliferation Treaty (NPT) yang umurnya sudah beberapa tahun. Tapi implementasinya kita dorong supaya 3 pilar bisa berjalan secara seimbang," ujar Wakil Presiden Boediono menyampaikan sikap Indonesia saat makan siang dengan Wapres AS Joe Biden dengan 12 negara Non Blok dalam rangkaian Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Keamanan Nuklir.
Hal itu disampaikan Boediono dalam jumpa pers di Wisma Indonesia, 2700 Tilden Street NW, Washington DC, Senin (12/4/2010).
Sikap Gerakan Non-Blok (GNB) adalah mewujudkan pelucutan senjata nuklir secara total (a world without nuclear weapon) yang bersandar pada 3 pilar yang seimbang. Yakni pelucutan (nuclear disarmament), penghentian penyebaran senjata nuklir (nonproliferation of nuclear weapons) dan pemakaian nuklir untuk maksud-maksud damai (peaceful uses of nuclear energy).
Indonesia, imbuh Boediono, mendukung segala upaya untuk mengatasi terorisme di dunia. Termasuk terorisme yang dikhawatirkan menggunakan bahan baku nuklir, seperti kekhawatiran AS selama ini. Sambil menunggu kesepakatan dunia atas mekanisme pengawasan bahan baku nuklir terbentuk, untuk mencegah agar bahan baku nuklir tak jatuh ke tangan pihak yang salah, negara maju bisa berperan aktif membantu negara berkembang untuk mengawasi bahan baku nuklir yang dimilikinya secara mandiri.
"Kita katakan alangkah baiknya negara maju, terutama AS, mengambil prakarsa mencari jalan praktis yang bisa dilakukan. Adalah memperkuat kemampuan kapasitas masing-masing negara untuk melakukan pengawasan mengenai pertukaran arus material di dalam negeri masing-masing. Diberi saja teknologi untuk melakukan pengawasan negeri kita sendiri, sambil menunggu kesepakatan aturan global. Itu paling cepat, supaya tidak memakan waktu," jelasnya.
Pertemuan dengan Biden, imbuhnya, dilakukan dengan suasana santai. "Pak Biden memang tuan rumah yang bagus juga," jelas Boediono yang akan melanjutkan working dinner dengan Obama Senin malam.
Biden dalam jamuan makan siang ini hanya mengundang makan siang 12 dari 17 negara GNB. India dan Pakistan tidak mengikuti jamuan makan siang karena bukan pihak yang mengikuti NPT. Sedangkan Singapura, Yordania, dan Uni Emirat Arab tidak ikut dalam jamuan makan siang itu.
(nwk/gah)
