Indonesia Tak Bisa Lari dari Dampak Krisis Eropa

Senin, 28/11/2011 15:30 WIB
Indonesia Tak Bisa Lari dari Dampak Krisis Eropa  
Nurul Qomariyah - detikFinance 

Ilustrasi (dok detikcom)

Singapura - Negara-negara Asia yang sangat bergantung pada ekspor akan terkena dampak serius dari krisis Eropa. Namun negara-negara yang lebih mengandalkan konsumsi domestik seperti Indonesia pun tak bisa luput dari dampak krisis Eropa.
Dampak krisis Eropa membuat Morgan Stanley memangkas pertumbuhan ekonomi kawasan Asia pada tahun 2012. Meningkatnya risiko krisis utang membuat Morgan Stanley memperkirakan pertumbuhan ekonomi Asia pada tahun 2012 hanya sebesar 6,9%. 

Angka proyeksi tersebut lebih rendah dari sebelumnya yang sebesar 7,3%. Ini adalah kedua kalinya dalam 3 bulan Morgan Stanley memangkas proyeksi pertumbuhan ekonomi Asia.

"Sejak kami menurunkan proyeksi pertumbuhan regional pada Agustus 2011, kami secara konstan telah khawatir tentang meningkatnya risiko pelemahan pada pertumbuhan," demikian pernyataan dari Morgan Stanley seperti dikutip dari AFP, Senin (28/11/2011).

"Sebagai tambahan pada bukti-bukti lanjutan melemahnya permintaan domestik, lingkungan eksternal di Eropa, membuat kami lebih khawatir tentang proyeksi pertumbuhan kawasan," imbuh Morgan Stanley.

Dalam laporannya, Morgan Stanley menyawakan pemerintahan di Asia diperkirakan memulai kebijakan fiskal yang ditergetkan dan melonggarkan biaya pinjaman untuk mendorong pertumbuhan domestik. Morgan Stanley memperkirakan adanya pemangkasan suku bunga secara terbatas di India, Indonesia, Korea Selatan, Malaysia, dan Thailand pada tahun 2012.

Untuk negara-negara yang sangat tergantung pada perdagangan eksternal seperti Hong Kong, Korea Selatan, Malaysia, Singapura, Taiwan, dan Thailand lebih terekspos dari dampak pelemahan situasi global.

Bahkan untuk negara-negara dengan pasar domestik yang lebih besar seperti China, India, Indonesia juga tidak dapat luput dari risiko pelemahan eksternal ini.

Morgan Stanley memperkirakan pertumbuhan ekonomi China mencapai 8,4% dibandingkan proyeksi sebelumnya 8,7%. India diprediksi tumbuh 6,9% dari proyeksi semula 7,4% dan Indonesia tumbuh 5,6% dibandingkan proyeksi sebelumnya 5,8%.

Dikatakan, dengan resesi yang melanda Eropa dan AS yang berjuang dengan pertumbuhan ekonomi, risiko-risiko pada proyeksi pertumbuhan ekonoi Asia masih condong pada pelemahan. Krisis di Eropa pun hingga hari ini belum menunjukkan tanda-tanda selesai, bahkan diprediksi akan menyebar ke Italia.
(qom/dnl) 


http://finance.detik.com/read/2011/11/28/153041/1777342/4/indonesia-tak-bisa-lari-dari-dampak-krisis-eropa

Cara Memajukan Industri ICT di Indonesia

ICT di Indonesia berpotensi untuk maju, berkembang dan merambah pasar luar negeri.

JUM'AT, 12 AGUSTUS 2011, 14:50 WIB

Muhammad Firman

Industri ICT di Indonesia juga berpotensi untuk maju, berkembang dan merambah pasar luar negeri. Syaratnya, pemerintah perlu memberikan kemudahan dan membuat kebijakan yang mendukung. (Ilustrasi)

BERITA TERKAIT

• AT&T Akuisisi T-Mobile di AS
• 10 Merek Laptop Terpopuler
• Riset: Tablet Akan Gantikan Smartphone
• Ponsel Lesu, Komputer Tablet Meroket di 2011
• 2010, Ponsel di India Terjual 138 Juta

VIVAnews - Sekitar 40 tahun lalu, pemerintah Taiwan mendorong industri yang ada di negeri itu untuk melakukan ekspor. Hasilnya, saat ini, sekitar 80 persen produk yang dibuat oleh perusahaan dari berbagai skala asal Taiwan dijual ke luar negeri. Apa rahasianya?

Menurut James Chen, Direktur Taiwan External Trade Development Council (TAITRA) yang menangani promosi brand Taiwan secara Global, pemerintah Taiwan sangat mendukung industri teknologi informasi di sana.

“Perusahaan-perusahaan, termasuk perusahaan baru atau yang masih berskala kecil, tidak perlu menginvestasikan banyak anggaran untuk melakukan riset dan pengembangan,” kata James di Jakarta. “Pemerintah yang melakukan penelitian teknologi. Hasilnya ditransfer ke pihak swasta,” ucapnya.

Selain itu, kata James, pemerintah juga menyediakan anggaran bagi perusahaan-perusahaan swasta untuk mempopulerkan merek mereka. Salah satunya adalah lewat TAITRA.

“Institusi ini merupakan institusi semi pemerintah yang berada di bawah departemen perdagangan, namun mendapatkan dukungan penuh,” kata James. “Sebagai contoh, jika sebuah perusahaan yang sudah tergabung dalam TAITRA dan sudah mendapatkan penghargaan Taiwan Excellence, artinya produk yang dibuat oleh perusahaan tersebut kualitasnya dijamin oleh pemerintah Taiwan,” ucapnya.

Dari sisi kemudahan, kata James, pemerintah Taiwan juga memberikan solusi lengkap bagi perusahaan yang ingin berdiri ataupun mengembangkan usahanya. “Pemerintah menawarkan keringanan pajak bagi perusahaan-perusahaan,” kata James.

Tidak hanya pajak, kata James, pemerintah juga membebaskan tanah dengan harga yang lebih murah bagi mereka yang ingin mendirikan perusahaan. “Misalnya di kawasan Hsinchu, Taichung, dan Hainan,” ucap James. “Di kawasan-kawasan ini, pemerintah menyediakan lahan untuk dijadikan pusat-pusat riset hardware dan pengembangan dengan konsep science park. Adapun di Taipei sendiri terdapat software department zone,” ucapnya.

Dari sisi edukasi, pemerintah juga sudah menggelar sekolah menengah kejuruan dan juga universitas teknologi bagi warga yang lulusannya akan diserap oleh industri tersebut.

Lewat TAITRA, mulai tahun 2010, industri yang bergabung didalamnya dibantu untuk merambah pasar konsumen atau business to consumer (B2C) dari sebelumnya fokus ke pasar bisnis atau business to business (B2B). Kalau tahun 2010 lalu mereka diboyong merambah India, Indonesia, dan Vietnam, tahun 2011 ini TAITRA akan mengkampanyekan perusahaan-perusahaan yang bergabung di sana ke pasar China.

Lalu, bagaimana dengan di Indonesia?

Menurut James, industri ICT di Indonesia juga berpotensi untuk maju, berkembang dan merambah pasar luar negeri. “Syaratnya, pemerintah perlu memberikan dukungan bagi perusahaan-perusahaan tersebut. Selain itu, kebijakan pemerintah juga sangat penting untuk mendorong keberhasilan mereka,” ucapnya.

• VIVAnews

http://teknologi.vivanews.com/news/read/240214-cara-memajukan-industri-ict-di-indonesia

Indonesia Sulit Produksi 1,3 Juta Ton Garam 'Anti Gondok'

Minggu, 31/07/2011 16:08 WIB
Indonesia Sulit Produksi 1,3 Juta Ton Garam 'Anti Gondok'
Suhendra - detikFinance

Jakarta - Kementerian Perindustrian menargetkan produksi garam petani tahun ini menembus 1,3 juta ton. Para produsen garam beryodium mengaku siap akan menyerap produksi garam tersebut.

Hal ini disampaikan oleh Sekjen Asosiasi Produsen Garam Konsumsi Beryodium (Aprogakop) Tanu Wikodhiono kepada detikFinance, Minggu (31/7/2011)

"Kemarin kita habis meeting, bahan soal produksi garam untuk tahun 2011 akan ada panen 1.300.000 ton, itu memang masih di atas kertas. Kira-kira bisa diserap nggak oleh pedagang, dari hasil rapat itu mereka bilang sanggup terserap semua. Selama ini garam keluar langsung dijual habis, mana ada yang nggak laku," katanya.

Terlepas dari itu, Tanu menuturkan beberapa fakta bahwa saat ini produksi garam masih belum optimal. Hingga akhir Juli 2011 kondisi cuaca masih menunjukan curah hujan yang tinggi padahal dalam keadaan normal bulan Mei seharusnya sudah terjadi panas. "Kita prediksi susah dengan cuaca seperti ini," katanya.

Ia menuturkan meski garam konsumsi rumah tangga yang dibuat oleh petani ditargetkan 1,3 juta ton, namun itu masih jauh dari kebutuhan. Kebutuhan garam untuk konsumsi tahun ini saja bisa mencapai 1,5 juta ton.

"Kebutuhan garam nasional per bulan 130-150.000 ton per bulan itu untuk rumah tangga, industri es, pabrik kulit, jadi nggak cukup, kebutuhan konsumsi dan industri kecil, kita perhitungkan 1,5 juta ton, walaupun bisa produksi 1,3 juta ton, masih harus impor 260.000 ton," katanya.

Tanu menambahkan ada sisi positif terkait kebutuhan garam dan cadangan garam nasional. Selama ini suplai tak menjadi masalah berarti, termasuk daerah polosok di Papua. Wilayah terpencil tak pernah mengalami kekurangan garam.

"Kalau garam ini sampai di Papua dan pelosok dan pedalaman tak pernah kekurangan garam berarti suplainya sangat bagus distribusinya juga,"katanya.

Sementara dari sisi harga di petani, posisi garam kini sudah membaik untuk K-1 yang dihargai Rp 750 per Kg dan K-2 dihargai Rp 550 per Kg.

Produksi garam nasional di 2010 hanya terealisasi 3,27% dari target 1,3 juta ton karena tingginya curah hujan. Sebagai gambaran pada 2009 produksi garam nasional hanya mencapai 1.265.600 ton, masih jauh lebih rendah dari kebutuhan garam sebesar 2.865.600 ton pada waktu itu diantaranya untuk industri besar, perminyakan, konsumsi rumah tangga dan industri kecil.


(hen/wep)

http://finance.detik.com/read/2011/07/31/160108/1693257/1036/indonesia-sulit-produksi-13-juta-ton-garam-anti-gondok?f990101mainnews

Pengusaha Pusing Biaya Logistik di Indonesia Tak Kunjung Turun

Minggu, 31/07/2011 10:55 WIB
Pengusaha Pusing Biaya Logistik di Indonesia Tak Kunjung Turun
Suhendra - detikFinance

Jakarta - Biaya logistik di Indonesia saat ini masih mencapai 15%, yang sangat mempengaruhi biaya produksi termasuk harga di konsumen. Angka ini tak kunjung turun bahkan cenderung terus naik.

Wakil Ketua Umum Kadin Bidang Perdagangan, Distribusi dan Logistik Natsir Mansyur mengatakan, biaya sebesar 15% itu masih belum dihitung dari biaya-biaya siluman mulai dari pengiriman pabrik hingga pelabuhan.

"Bagaimana biaya logistik bisa menurun dari 15% menjadi 10% di 2015 saat berlangsungnya masyarakat ekonomi ASEAN. Biaya 15% itu belum termasuk pungli (pungutan liar), kalau dihitung sampai 30%," katanya kepadadetikFinance, Minggu (31/7/2011).

Ia mengatakan selama ini biaya logistik mencakup dukungan infrastruktur dan penunjang logistik seperti angkutan darat, laut dan udara. Semua itu, lanjut Natsir, belum banyak dibenahi pemerintah, apalagi saat ini harga barang terus naik terkerek hukum permintaan dan penawaran jelang Puasa dan Lebaran.

"Kadin tak bertanggung jawab terhadap kenaikan pangan saat ini, pemerintah tak pernah mengajak dunia usaha untuk bicara jangka pendek dan jangka panjang," katanya.

Mengenai tingginya biaya logistik, Natsir menuturkan Indonesia termasuk yang paling tinggi di ASEAN. Negara-negara seperti Singapura, Malaysia, Thailand, Vietnam dan Filipina sudah mencatat biaya lebih rendah rata-rata di bawah 10%. Bahkan Jepang sebagai negara maju sudah di bawah 5%.

"Ambil contoh Filipina sudah 10%, dua tahun lalu sudah dibenahi oleh mereka. Kita masuk nomor urut 7 dari negara ASEAN, pertama Singapura 6%, Thailand 7%, Malaysia, Vietnam," jelas Natsir.

Kadin mengusulkan dalam jangka pendek dan menengah perlu adanya revitalisasi di pelabuhan-pelabuhan termasuk pelayanan di bea dan cukai. Selain itu perlu adanya peremajaan angkutan truk, kereta api dan lain-lain. Meskipun Natsir mengakui pemerintah sudah menyiapkan cetak biru sistem logistik nasional namun belum terealisasi.

"Misalnya ada usulan untuk angkutan darat, untuk impor baja bea masuknya dikurangi dari 15% menjadi 5%," katanya.

(hen/wep)

http://finance.detik.com/read/2011/07/31/105008/1693122/4/pengusaha-pusing-biaya-logistik-di-indonesia-tak-kunjung-turun?f990101mainnews

Menkominfo Resmikan ICT Center Terbesar di Indonesia

Selasa, 31/05/2011 12:18 WIB
Menkominfo Resmikan ICT Center Terbesar di Indonesia
Ardhi Suryadhi - detikinet

Ilustrasi (Ist.)

Jakarta - Menkominfo Tifatul Sembiring meresmikan Balai Pelatihan dan Pengembangan TIK yang berlokasi di Kawasan Industri Jababeka Bekasi. ICT Center ini diklaim sebagai yang terbesar di Indonesia.

Balai ini memiliki luas 2,5 hektar dan dibangun atas bantuan hibah pemerintah Korea Selatan melalui Korea International Cooperation Agency senilai USD 8,9 juta (Rp 75,6 miliar). Sementara lahan tanah didapatkan dari Pemda Bekasi.

Menkominfo mengatakan, searah dengan loncatan peningkatan peringatan Indonesia dari posisi 67 ke 53 dalam Global IT Report tahun 2011, maka pemerintahconcern terhadap pembangunan infrastruktur dan SDM TIK.

"Mengingat ICT Center ini sangat penting, maka diharapkan balai ini dapat dimanfaatkan semua pihak, bukan oleh Kominfo saja untuk meningkatkan kemampuan SDM TIK," ujar menteri dalam keterangannya, Selasa (31/5/2011).

Turut hadir dalam acara peresmian ini adalah Dubes Korea Selatan untuk Indonesia, Bupati Bekasi dan sejumlah kalangan usaha Jababeka. Peletakan batu pertama pembangunan ICT Center ini sebelumnya dilakukan oleh Mohammad Nuh pada 7 Mei 2007, selaku Menkominfo kala itu.

Pihak Kominfo berharap ICT Centre ini dapat mengembangkan kapasitas SDM dalam bidang TIK, mengatasi kesenjangan digital melalui alih TIK melalui pengembangan SDM, dan memperkuat hubungan kedua negara dalam bidang TIK.

Di area balai ini terdapat gedung utama, welfare building, dan asrama untuk 300 orang peserta pelatihan per hari. Adapun jenis pelatihan mulai dari object programming, information security, computer network, animasi, web programming, IT management, opeation system, dan lainnya.

Bantuan serupa juga diberikan oleh Korea Selatan untuk pembangunan ICT Centre di Ciputat dekat Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah. Bedanya, jika yang di Ciputat, lebih untuk kalangan kampus. Sedangkan di Jababeka untuk industri dan umum.

( ash / fyk )

http://www.detikinet.com/read/2011/05/31/121857/1650775/328/menkominfo-resmikan-ict-center-terbesar-di-indonesia?i991101mainnews

Di Indonesia, Satu Orang Nasabah Pegang 2 Kartu Kredit

Minggu, 03/04/2011 15:23 WIB
Di Indonesia, Satu Orang Nasabah Pegang 2 Kartu Kredit
Herdaru Purnomo - detikFinance

Jakarta - Jumlah kartu kredit yang beredar di Indonesia mencapai 13,8 juta kartu. Dari jumlah kartu yang beredar tersebut ternyata hanya dimiliki oleh 6,5 juta nasabah.

Ketua Asosiasi Kartu Kredit Indonesia (AKKI) Dodit W Probojakti mengungkapkan rata-rata setiap nasabah memegang 2 kartu kredit.

"Jumlah kartu kredit yang beredar itu sekitar 13,8 juta nasabah yang dimiliki oleh 6,5 juta costumer. Artinya satu orang memegang 2 kartu kredit rata-ratanya," ujar Dodit ketika berbincang dengan detikFinance di Jakarta, Minggu (3/4/2011).

Jika dibandingkan dengan negara tetangga, jumlah nasabah pemegang kartu kredit di Indonesia bisa dibilang masih cukup rendah. Indonesia sama seperti di Malaysia dan di Thailand yakni rata-rata 2 kartu per nasabah.

"Di Singapura itu satu nasabah bisa memegang 6 kartu kredit, sedangkan di Australia itu mencapai 4 kartu kredit per nasabahnya," tuturnya.

Dijelaskan Dodit, seiring dengan minat masyarakat tren pemegang kartu kredit terus bertambah. Di 2010 jumlah kartu kredit yang beredar hanya sebesar 13,5 juta. "Dalam dua bulan terakhir jumlah kartu kredit telah meningkat 300.000. Jika dibanding 2009 jumlah kartu yang beredar itu mencapai 12,2 juta jadi terus menunjukkan tren peningkatan," tambahnya.

Dihubungi secara terpisah, Ekonom Standard Chartered Bank Fauzi Ichsan mengatakan karena kartu kredit itu bunganya tinggi sampai 2-3% per bulan maka sudah sebaiknya nasabah bijak dalam penggunaannya. "Jangan gunakan kartu kredit sebagai utang jangka panjang sebab bunganya tinggi. Nanti jadi bunga berbunga," tuturnya.

Dikatakan Fauzi, kartu kredit banyak itu pada dasarnya tidak apa-apa. Biasanya nasabah menggunakannya untuk cari diskon lebih banyak dan untuk pembayaran yang praktis pengganti uang cash.

"Tetapi perlu diperhatikan, penggunaan kartu kredit itu harusnya dihitung, tidak melebihi 1/3 dari pendapatan sebulan," tuturnya.

Seperti diketahui, akibat tunggakan kartu kredit seorang nasabah Citibank meninggal karena ditagih debt collector. Untuk menjaga hal tersebut, beberapa pihak menyarankan agar nasabah bijak menggunakan kartu kredit dalam berbelanja.

(dru/dru)

http://www.detikfinance.com/read/2011/04/03/152313/1607571/5/di-indonesia-satu-orang-nasabah-pegang-2-kartu-kredit?f9911023

Asuransi Bencana Sulit Diterapkan di Indonesia

Sabtu, 18/12/2010 17:54 WIB
Asuransi Bencana Sulit Diterapkan di Indonesia
Ramdhania El Hida - detikFinance

Jakarta - Asuransi Bencana sulit diterapkan di Indonesia karena belum adanya sumber daya manusia (SDM) yang mampu menghitung premi asuransi untuk bencana di Indonesia. Akses data yang sulit menjadi kendala utama sulitnya penerapan asuransi tersebut.

Direktur Agency AXA Financial Indonesia Johnson menyatakan sampai saat ini pelajaran untuk menghitung premi bencana belum ada di Indonesia. Padahal, untuk premi tersebut perhitungannya sangat sulit karena harus memperhitungkan potensi kerugian di setiap jarak wilayah.

"Sekarang secara logikanya begini, dalam aktuaria (ilmu menghitung premi) yang ngajarain ngitung premi bencana itu ada tidak?? Tidak ada. Jadi saya kira tidak ada satu pun orang Indonesia yang bisa ngitung, luasnya berapa, potensi kerugian di jarak ini berapa, susah, apalagi Indonesia luas," ujarnya di Jakarta Media Center, Kebon Sirih, Jakarta, Sabtu (18/12/2010).

Selain itu, tambah Johnson, asuransi bencana ini akan mudah dilakukan di negara-negara yang memiliki bank data yang lengkap.

"Ada yang sudah menerapkan itu tapi itu di negara-negara yang klik komputer semua data ada. Nah di Indonesia kan susah buat nyari data," ungkapnya.

Sebelumnya, pemerintah masih pikir-pikir untuk mempunyai asuransi bencana walaupun seringnya terjadi bencana di Indonesia.

Pemerintah masih mempelajari bentuk asuransi yang sesuai. Menteri Keuangan Agus Martowardojo mengatakan, di negara maju asuransi bencana sudah sangat lazim. Namun di Indonesia belum begitu dikenal, sehingga pemerintah sangat hati-hatio memberikan uangnya untuk mempunyai asuransi bencana alam.

Seperti diketahui, DPR mendesak pemerintah untuk segera mempunyai asuransi bencana yang pembayaran preminya nanti diambil dari APBN. Tapi pemerintah tak mau buru-buru dan terus mempelajari mekanisme kerja asuransi bencana ini.

Agus mengatakan, asuransi bencana itu harus mempunyai perusahaan reasuransi yang kuat sehingga dana pemerintah bisa aman.

Seperti diketahui, kalangan asuransi sebelumnya juga sudah menyatakan agar pemerintah bersedia kerja sama dengan pihak asuransi dalam hal penanggulangan bencana alam.

(nia/dnl)

http://www.detikfinance.com/read/2010/12/18/175450/1527971/5/asuransi-bencana-sulit-diterapkan-di-indonesia?f9911023

Asuransi Bencana Sulit Diterapkan di Indonesia

Sabtu, 18/12/2010 17:54 WIB
Asuransi Bencana Sulit Diterapkan di Indonesia
Ramdhania El Hida - detikFinance

Jakarta - Asuransi Bencana sulit diterapkan di Indonesia karena belum adanya sumber daya manusia (SDM) yang mampu menghitung premi asuransi untuk bencana di Indonesia. Akses data yang sulit menjadi kendala utama sulitnya penerapan asuransi tersebut.

Direktur Agency AXA Financial Indonesia Johnson menyatakan sampai saat ini pelajaran untuk menghitung premi bencana belum ada di Indonesia. Padahal, untuk premi tersebut perhitungannya sangat sulit karena harus memperhitungkan potensi kerugian di setiap jarak wilayah.

"Sekarang secara logikanya begini, dalam aktuaria (ilmu menghitung premi) yang ngajarain ngitung premi bencana itu ada tidak?? Tidak ada. Jadi saya kira tidak ada satu pun orang Indonesia yang bisa ngitung, luasnya berapa, potensi kerugian di jarak ini berapa, susah, apalagi Indonesia luas," ujarnya di Jakarta Media Center, Kebon Sirih, Jakarta, Sabtu (18/12/2010).

Selain itu, tambah Johnson, asuransi bencana ini akan mudah dilakukan di negara-negara yang memiliki bank data yang lengkap.

"Ada yang sudah menerapkan itu tapi itu di negara-negara yang klik komputer semua data ada. Nah di Indonesia kan susah buat nyari data," ungkapnya.

Sebelumnya, pemerintah masih pikir-pikir untuk mempunyai asuransi bencana walaupun seringnya terjadi bencana di Indonesia.

Pemerintah masih mempelajari bentuk asuransi yang sesuai. Menteri Keuangan Agus Martowardojo mengatakan, di negara maju asuransi bencana sudah sangat lazim. Namun di Indonesia belum begitu dikenal, sehingga pemerintah sangat hati-hatio memberikan uangnya untuk mempunyai asuransi bencana alam.

Seperti diketahui, DPR mendesak pemerintah untuk segera mempunyai asuransi bencana yang pembayaran preminya nanti diambil dari APBN. Tapi pemerintah tak mau buru-buru dan terus mempelajari mekanisme kerja asuransi bencana ini.

Agus mengatakan, asuransi bencana itu harus mempunyai perusahaan reasuransi yang kuat sehingga dana pemerintah bisa aman.

Seperti diketahui, kalangan asuransi sebelumnya juga sudah menyatakan agar pemerintah bersedia kerja sama dengan pihak asuransi dalam hal penanggulangan bencana alam.

(nia/dnl)

http://www.detikfinance.com/read/2010/12/18/175450/1527971/5/asuransi-bencana-sulit-diterapkan-di-indonesia?f9911023

10 Hal Penting Bagi Aplikasi Bisnis di Indonesia

Senin, 06/12/2010 16:10 WIB

10 Hal Penting Bagi Aplikasi Bisnis di Indonesia
Wicak Hidayat - detikinet

Jakarta - Oracle dan Frost & Sullivan menggelar survei pada 1.528 perusahaan menengah. Survei dilakukan di kawasan Asia Pasifik, mencakup Indonesia dan negara ASEAN lainnya serta negara lain seperti India, China, Australia maupun Korea Selatan.

Survei itu mencoba mengukur hal apa yang diinginkan kalangan perusahaan dari aplikasi di lingkungan bisnis. Secara khusus, survei ini melihat deployment,maintenance, skala ekonomi serta keamanan dan kecepatan.

Di Indonesia, hasil survei itu menyimpulkan, perusahaan punya perhatian besar padadeployment, dukungan, fleksibilitas dan keamanan serta kecepatan untuk mendapatkan keuntungan.

Berikut adalah 10 hal yang dianggap paling penting dari sisi kebutuhan bisnis sesuai urutannya:

1. Dukungan Pascapenjualan vendor software
2. Kecepatan dalam menyelesaikan masalah
3. Penggelaran proyek yang sesuai anggaran
4. Kemampuan untuk mengintegrasikan sistem dan kebutuhan dari berbagai departemen dan mitra bisnis.
5. Kemudahan untuk penggelaran perbaikan/penambalan.
6. Pertimbangan keamanan yang komprehensif
7. Penggelaran proyek yang tepat waktu
8. Kemudahan kustomisasi aplikasi
9. Kemudahan penggelaran update keamanan
10. Kecepatan untuk mendatangkan keuntungan bagi bisnis

Sedangkan jika yang dilihat adalah performanya, respon terbesar dari Indonesia mencakup hal-hal seputar permasalahan umum, deployment, support hingga perencanaan anggaran.

Urutannya, dari sisi performa, adalah sebagai berikut:

1. Pemahaman mendalam dari Dept. TI terhadap kebutuhan bisnis
2. Penggelaran proyek yang sesuai dengan bujet
3. Kemudahan pemeliharaan data
4. Penggelaran proyek yang cepat
5. Dukungan pascapenjualan dari vendor software
6. Kustomisasi aplikasi
7. Kecepatan untuk mendatangkan keuntungan bagi bisnis
8. Pengelolaan aplikasi keamanan
9. Penggelaran perbaikan/penambalan
10. Penggelaran proyek tepat waktu

Oracle mengaitkan survei ini dengan program bernama Oracle Accelerate. Ini merupakan sebuah strategi yang menggabungkan Oracle Applications dan Oracle Business Accelerators.

Oracle Business Accelerator konon bisa digunakan untuk menerapkan sebuah proyek Enterprise Resource Planning (ERP) dalam 30 hingga 60 hari.

Suraj Pai, Senior Director, Sales for Commercial Accounts, Oracle untuk wilayah ASEAN dan South Asia Growth Economies, mengatakan saat ini ada lebih dari 25.000 pengguna Oracle Applications skala menengah.

( wsh / wsh )

http://www.detikinet.com/read/2010/12/06/161053/1510035/319/10-hal-penting-bagi-aplikasi-bisnis-di-indonesia/?i991102105

Indonesia Menuju Era e-Money Society

Jumat, 12/11/2010 09:14 WIB
Wawancara Deputi Gubernur BI
Indonesia Menuju Era e-Money Society
Wahyu Daniel,Herdaru Purnomo - detikFinance

Budi Rochadi (Foto: Daru/detikcom)

Jakarta - Budaya cashless society atau era sistem pembayaran tanpa uang tunai terus berkembang di masyarakat. Ini terlihat dari meningkatnya penggunaan uang elektronik (e-money) di masyarakat dalam 3 tahun terakhir.

Ke depannya, Bank Indonesia (BI) menyatakan penggunaan uang elektronik bakal meningkat menggeser penggunaan uang kertas dan logam sebagai alat pembayaran tradisional. Masyarakat Indonesia terus menuju era cashless society.

Deputi Gubernur BI S. Budi Rochadi mengatakan, saat ini e-money semakin mengambil peranan sebagai alat pembayaran di masyarakat, bahkan kecenderungannya akan mengalahkan penggunaan kartu kredit.

BI pun sebenarnya sangat berharap masyarakat bakal meninggalkan penggunaan uang kertas atau logam sebagai alat pembayaran. Karena biaya pencetakan uang cukup mahal. Anggarannya merupakan nomor 2 setelah anggaran operasi moneter BI.

Bagaimana strategi BI untuk menyadarkan masyarakat akan pentingnya penggunaan uang elektronik? Berikut petikan wawancara detikFinance bersama Budi Rochadi di Gedung BI, Jalan Thamrin, Jakarta, Kamis (11/11/2010).

Sistem pembayaran ke depan bagaimana Pak. Apakah era cashless society di Indonesia terus berkembang?

Kita tidak perlu mendorong (cashless society), tetapi masyarakat akan butuh, tanpa didorong pun akan jalan. Kita bisa lihat misalnya jalan tol, nah pembayaran jalan tol kan panjang sekali nah ada upaya untuk membuat e-toll itu kan Bank Mandiri. Itu kita bisa lihat bahwa di e-toll itu gerbangnya selalu saja kosong. Masyarakat belum sadar bahwa dengan memakai e-money maka transaksi akan lebih cepat.

Kemarin kita katakan kenapa masyarakat tidak pakai e-money. Orang akan lebih berpikir, kita tidak perlu didorong tapi nantinya takut memihak juga ke bank. Misalnya e-toll kan Mandiri tuh, kalau pakai flash kan BCA, nah sebenarnya bank-bank bisa melakukan promosi sendiri.

Ke depan bentuk sistem pembayaran?

Ke depan e-money akan mengambil peranan. Sekarang ini e-money sudah lebih tinggi dari transaksi kartu kredit, ya ini diperlukan oleh masyarakat. Walau jumlahnya kecil kan frekuensinya kian meningkat.

Berapa persen pengguna e-money saat ini?

Ada 6,4 juta instrumen e-money di September 2010. Ini sudah selama 3 tahun belum lama dan pertumbuhannya 33%.

Untuk kartu kredit dalam perkembangannya banyak ditemukan praktik penyalahgunaan seperti gestun (gesek tunai). Lalu di ATM kemarin juga ada fraud atau pembobolan?

Gestun berbeda dengan fraud. Gestun bukan fraud melainkan penyalahgunaan prosedur, atau salah penggunaan prosedur bukan fraud nah yang lain itu kemarin itu kita sudah melakukan menggunakan chip untuk kartu kredit dulu. Sudah aman dan tidak ada lagi fraud kartu kredit.

Kemudian untuk kartu debet, BI juga kabarnya mewajibkan bank untuk beralih ke teknologi chip guna keamanan. Kapan itu akan dilakukan?

Kartu debet itu implementasi sudah bisa dilakukan mulai pada triwulan I-2011, kan kalau kartu debet jumlahnya banyak. Itu butuh waktu, bank sendiri kan ada yang hanya sekian juta ada yang sedikit ada yang banyak pemegang kartu debet. Nah ini kan tidak bisa dipaksakan kalau dipaksakan ya kita ingin tahun ini juga. Tetapi biarkan ASPI (Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia) ini yang melakukan dan duduk bersama. Di PBI memang tidak ada waktu, semua dilakukan secara bertahap.

Masyarakat justru tak setuju kalau BI menutup merchant-merchant tempat gestun?

Gestun ini kan sebenernya yang dirugikan itukan issuer (penerbit) kartu kredit ya yang dapat manfaatkan merchant yang jualan meskipun kita tidak melihat ada fraud tapi penggunaan ini harus ditertibkan. Bank-bank sudah mulai aktif melakukan penarikan dan pembersihan ini.

Kenapa gestun ini tidak dilegalkan saja?

Ya dengan jumlah tertentu mungkin saja.

Di AS kan sudah ada tuh kira-kira bisa di Indonesia?

Yah di Indonesia cukup di ATM sudah bisa mungkin kita atur bunga saja agar tidak terlalu tinggi biar bisa ke ATM. Gestun kan masalah suku bunga.

Jadi mau di-arrange suku bunganya?

Nanti kita lihat saja. Kita sih ingin seperti itu, bank turunkan bunganya.

Soal chip untuk kartu debet apakah semua bank sudah berkomitmen?

Implementasi baru tiga bank. Karena kan biayanya lebih besar. Ini menyangkut EDC (Electronic Data Capture), ATM ,dan sistem-sistemnya. ATM itukan ada yang bisa ditambahkan fungsinya dan ada juga yang tidak bisa. Yang tidak bisa itu akan diganti.

Berapa nilai investasi yang harus dikeluarkan bank?

Nilai investasi itu tergantung level teknologi mana. Ini kan susah dan pilihan bank memperbaiki IT atau mempercanggih atau tidak secara umum dilihat saja bank yang IT-nya bagus. Misalnya BCA ini kan investasinya besar.

Ke depan dengan dengan semakin banyaknya penggunaan kartu sebagai alat pembayaran. BI berharap penggunaan uang akan semakin berkurang?

Iya ke depannya seperti itu. Dan anggaran pencetakan uang akan lebih hemat.

Berapa selama ini yang dikeluarkan BI untuk mencetak uang?

Ya tidak boleh diberi tahu, tapi biayanya cukup besar. Kedua terbesar setelah ongkos operasi moneter tapi perbedaannya jauh sekali.

Saat ini makin banyak jasa-jasa pengiriman uang yang juga termasuk ranah BI di sistem pembayaran. Contohnya Kegiatan Usaha Pengiriman Uang (KUPU). Bagaimana pengawasannya?

Iya (KUPU) meningkat pesat. Cenderung masyarakat banyak menggunakan itu. Itu kan harus izin BI nah dulu cukup memberitahukan saja, tapi sekarang harus ada izin.

Apakah sekarang banyak yang tak berizin?

Jumlah KUPU, banyak tapi hanya 58 hanya berizin.

Ada fraud juga tidak di situ?

Ya ada, banyak TKI yang kirim uang, eh ternyata dibawa kabur. Nah di UU Transfer Dana ini ternyata harus berbadan hukum.

Apakah banyak KUPU yang ditutup BI?

Kalau ada UU kita punya force untuk menutup dan melapor ke Polisi.

Pak soal ASPI (Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia), apa tujuan BI membuat asosiasi seperti ini?

BI memandang perlu memfasilitasi perkembangan sistem pembayaran agar senantiasa sejalan dengan koridor kebijakan Bank Indonesia untuk menciptakan sistem pembayaran yang efisien, aman, nyaman dan handal. Ada aspek makro prudential yang harus menjadi patokan bagi industri, tanpa mengurangi ruang gerak industri untuk brkreasi menciptakan beragam inovasi. Dengan demikian, ASPI diharapkan mampu menjawab tantangan sistem pembayaran ke depan untuk meningkatkan efisiensi secara nasional dan memitigasi fraud, sehingga dapat menjaga kepercayaan terhadap instrumen pembayaran.

Jadi, kita atur makro atau aturan umum. Kan ada aturan yang harus masing-masing bank. Misalnya bank A kirim uang ke bank B, eh ternyata
bank B belum menerima. Nah ini kan terjadi perselisihan. Kita tidak atur teknis itu. Biar mereka yang atur, selama ini diatur BI. Susah sekali
kalau ubah aturan lewat PBI, karena harus lewat Rapat Dewan Gubernur dahulu. Nah inilah makanya biar mereka (ASPI) saja yang atur.

Jadi tujuannya untuk perlindungan nasabah. Di ASPI itu juga khusus untuk ini, saling bicara, kerjasama, dan efisien. Selain itu mempermudah
pengawasan sisi makronya.

Delapan Asosiasi tadi meliputi seluruh bank?

Bank Kustodian dan lembaga non bank. Seluruhnya termasuk.

Jadi peningkatan keamanan bagi nasabah agar tak ada penyalahgunaan?

Beragamnya inovasi sistem pembayaran yang terbentuk akan semakin meningkatkan kompetisi di antara pelaku, sehingga masyarakat diharapkan akan memperoleh pelayanan terbaik yang selalu menjunjung tinggi aspek perlindungan konsumen serta meminimalkan risiko.

(dnl/qom)

Indonesia Tiru Tokyo Bangun Perkotaan

Indonesia Tiru Tokyo Bangun Perkotaan

Pembangunan tersebut akan difokuskan di pulau Jawa bagian barat dan Sumatera bagian timur.

JUM'AT, 19 NOVEMBER 2010, 17:02 WIB

Antique, Ajeng Mustika Triyanti

Kota Tokyo (MSN Autos)

BERITA TERKAIT

• Tarik Investor, RI Tertinggal dari Malaysia
• Pemerintah Terbitkan Obligasi Infrastruktur
• Stanchart: RI Masuk 10 Raksasa Ekonomi, 2020
• Stanchart: 2030, Ekonomi RI Kalahkan Jepang
• BI Paksa Capital Inflow Masuk Deposito

VIVAnews - Indonesia dan Jepang sepakat mengarap proyek Metropolitan Priority Area (MPE), yang nantinya bakal mendorong percepatan pertumbuhan ekonomi.

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Armida S Alisjahbana menuturkan, pembangunan tersebut akan difokuskan di Pulau Jawa bagian barat dan Sumatera bagian timur. Nantinya, pembangunan juga akan menjangkau Indonesia bagian timur.

"Pada Desember nanti, dalam acara Bali Democracy Forum akan ditandatangani MPEMemorandum of Cooperation," kata dia di Jakarta, Jumat 19 November 2010.

Sebab, ia menambahkan, rencana tersebut sudah dibicarakan dalam forum Kerja Sama Ekonomi Negara Asia Pasifik (APEC) dan pertemuan bilateral Indonesia-Jepang di Yokohama beberapa waktu lalu.

Pertemuan bilateral yang dipimpin Wakil Presiden Boediono itu melibatkan Keidanren atau Kamar Dagang Jepang, Japan International Cooperation Agency (JICA), Japan Bank for International Cooperation (JBIC), serta para ahli ekonomi perkotaan dari Yokohama University.

Armida mengakui, inti dari pertemuan bilateral tersebut adalah adanya minat yang tinggi dari pihak swasta Jepang untuk berinvestasi di Indonesia. Investasi itu terutama dalam bidang infrastruktur, yaitu public works, transportasi, energi, perumahan, serta information and communications technology (ICT).

"Sedangkan yang menjadi pembahasan dalam pertemuan bilateral Indonesia-Jepang yaitu pembangunan infrastruktur kota-kota metropolitan," kata dia.

Kenapa kami harus belajar pada Jepang? Armida menuturkan, karena Jepang memiliki kota-kota besar seperti Tokyo, Yokohama, dan lainnya. Selain itu, negara tersebut membangun kota besarnya secara terintegrasi dengan konsep pengembangan simpul-simpul (satelit-satelit).

Di proyek MPE, dia melanjutkan, nantinya akan ada simpul-simpul (pelabuhan, jalur kereta api, daerah produksi, jaringan, perkantoran, fasilitas, dan sarana prasarana lain) yang semuanya terhubung secara terintegrasi, efektif, dan efisien dengan sistem transportasi publik.

Armida menambahkan, pembangunan kota dalam proyek MPE seperti Tokyo dan Yokohama merupakan keinginan atau cita-cita sejak lama. Sejak 50 tahun lalu telah dipikirkan.

Selain itu, mengenai mekanisme investasi, khususnya infrastruktur perkotaan, akan menjadi tantangan bagi Indonesia. Apalagi, Indonesia memiliki tingkat urbanisasi yang tinggi dan pertumbuhan daerah yang cepat untuk menjadi perkotaan. "Yang harus dipikirkan ialah bagaimana membangan sarana dan prasarana perkotaan," kata dia.

Armida mengakui masalah pendanaan infrastruktur perkotaan turut menjadi tantangan ke depan. Tentunya, jika hanya mengandalkan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) tidak mencukupi.

Menurut Armida, dengan adanya kerja sama tersebut, Indonesia bisa memperoleh ilmu dari Jepang dalam investasi infrastruktur perkotaan. Nantinya, tidak harus pemerintah yang mengelolanya, karena untuk tahap operasional dapat dikelola swasta.

Sayangnya, mengenai konkret berapa nilai investasi dalam proyek MPE tersebut, Armida belum bisa mengatakan secara detail. (art)

• VIVAnews

http://bisnis.vivanews.com/news/read/189587-indonesia-jepang-garap-proyek-perkotaan

It's A Good Move for Sri Mulyani but NOT for Indonesia

It's A Good Move for Sri Mulyani but NOT for Indonesia

Rabu, 5 Mei 2010 | 13:27 WIB

DHONI SETIAWAN

Finance Minister, Sri Mulyani Indrawati

JAKARTA/WASHINGTON, KOMPAS.com - Indonesian Finance Minister Sri Mulyani Indrawati, a key reformer in Southeast Asia’s biggest economy, is leaving office in what could be a major blow to a crackdown on graft and tax evasion. Indrawati, 47, was named managing director of the World Bank Group, a sign of the growing clout of emerging economies but also reflecting increasing pressure on her at home from politicians opposed to her clean-up campaign.

“It’s a good move for her, but not good for Indonesia,” said Nick Cashmore, head of CLSA in Indonesia. “She’s leaving earlier than expected, not doing the full five years. It shows that all these undercurrents are gathering pace.”

President Susilo Bambang Yudhoyono has congratulated Indrawati on the move, indicating he is willing to let her go, but investors will be watching who he appoints as her replacement for a signal on where the reform programme is headed.

Investors have been big buyers of Indonesian assets in the past 18 months, largely attracted by its pace of reform and liberalisation and the prospect of a surge in demand for its vast natural resources, including timber, palm oil and coal, as the global economy recovers.

Local financial markets fell after the announcement of Indrawati’s move, but analysts said the weakening in the rupiah to 9,090 per dollar from 9,030 and a 3 percent drop in the stock market reflected broader investors concerns about emerging markets and risk related to the euro zone.

“The market will definitely react negatively to her departure,” said Destry Damayanti, an economist at Mandiri Sekuritas in Jakarta. “Hopefully it is a short-lived one, but it all depends on who replaces her. That is the main concern for now, her replacement. What is needed is someone who is a professional, someone who is not politically biased.”

Strong growth

Indonesia’s economic growth is expected to be 5.7 percent this year and as much as 6.3 percent in 2011, Indrawati said last month. Inflation, long the bane of Indonesia’s policymakers, remains tame, and interest rates are at a record low of 6.5 percent.

“I don’t think that this will hurt investment climate (in Indonesia) in the long term as I believe foreign investors see this as a democratisation process,” said Purbaya Yudhi Sadewa, an economist at Danareksa Research Institute in Jakarta. “However, in the short term, it will create a temporary shock in the market as well as for the rupiah.”

Indrawati and Vice President Boediono were regarded as Yudhoyono’s top reformers, taking a tough public stance against corrupt politicians, officials and businessmen in a country that ranks among the most corrupt in the world. Their reforms, for example in the tax and customs offices, have led to improvements in revenue collection but much more remains to be done to clean up the civil service, including the police and judiciary.

“A lot of the macroeconomic gains are secure but the question is reform. This may leave Boediono more exposed, depending on who her successor is,” said Cashmore at CLSA. World Bank President Robert Zoellick said Indrawati has been an “outstanding finance minister”, adding that she would play a key role in helping to lead the Bank as it moves to strengthen client support and implement reforms.

Indrawati, who takes up her new job on June 1, has been Indonesia’s Minister of Finance since 2005, helping to put Indonesia firmly on the world map. In her new role, Indrawati will supervise three World Bank regions: Latin America and Caribbean, Middle East and North Africa, and East Asia and Pacific, a World Bank statement said.

“It is a great honour for me and also for my country to have this opportunity to contribute to the very important mission of the Bank in changing the world,” Indrawati was quoted as saying in the statement.

Editor: jimbon | Sumber : reuters

http://english.kompas.com/read/2010/05/05/13270634/Its.A.Good.Move.for.Sri.Mulyani.but.NOT.for.Indonesia-5